[itara]

Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama.

Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung Ina Primiana menyatakan, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki informasi dan akses ke pasar global. "Di dalam negeri, pertumbuhan sektor ini tidak sejalan dengan pertumbuhan usaha besar. Ini menunjukkan pengembangan usaha besar tidak melibatkan kontribusi UMKM," kata Ina dalam diskusi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Kamis (28/1).

Ina menjadi pembicara bersama Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang UMKM, Koperasi, dan Industri Kreatif Sandiaga Uno serta Direktur Usaha Kecil dan Menengah Bank DBS Indonesia Steffano Ridwan.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen.

Sandiaga mengatakan, pemerintah perlu mendesain sektor formal agar bisa menyerap tenaga kerja lebih optimal. "Banyak pelaku UMKM yang masuk ke sana secara tidak terencana karena tidak terserap di sektor formal. Pemerintah harus menyiapkan UMKM agar makin berdaya saing," kata Sandiaga.

Steffano menyatakan, UMKM di Indonesia akan tetap tumbuh selama populasi Indonesia tetap tumbuh. "Sebagian UMKM ada di sektor barang konsumer. Selama populasi tetap tumbuh, sektor ini akan tetap menjanjikan," kata Steffano.

Skema KUR

Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan skema untuk memperluas lembaga keuangan yang menjadi penyalur dana kredit usaha rakyat (KUR). Lembaga penyalur kredit yang minim dinilai sebagai salah satu penyebab serapan KUR tahun sebelumnya terbatas. Oleh karena itu, selain bank, lembaga keuangan nonbank juga akan dilibatkan sebagai penyalur KUR.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menyatakan menerima perintah Presiden untuk menambah jumlah lembaga keuangan yang bisa menyalurkan KUR. Pemerintah menginginkan penyerapan dana KUR yang disalurkan semakin besar.

"Dengan demikian, program ini dapat berjalan dan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yang membutuhkan," kata Muliaman Hadad, setelah rapat terbatas, Kamis (28/1), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Sumber: Kompas